Realisasi Anggaran MBG Capai Rp101,1 Triliun hingga Triwulan II 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp101,1 triliun hingga akhir triwulan II 2026. Anggaran tersebut telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat.
Purbaya menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan bahwa belanja tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program prioritas pemerintah melalui APBN.
MBG Menjadi Bagian dari Peran APBN sebagai Penggerak Pembangunan
Menurut Purbaya, realisasi anggaran MBG mencerminkan fungsi APBN sebagai agent of development. Pemerintah mengarahkan belanja negara untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.
Selain menjalankan fungsi pembangunan, APBN tetap berperan sebagai shock absorber dan instrumen perlindungan bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Upaya itu dilakukan melalui pemberian subsidi serta kompensasi untuk menjaga pasokan energi dan kebutuhan pangan.
Hingga akhir triwulan II 2026, realisasi subsidi mencapai Rp116,0 triliun. Sementara itu, realisasi kompensasi tercatat sebesar Rp116,9 triliun.
Program Sekolah Rakyat Realisasi Rp13,1 Triliun
Selain MBG, pemerintah juga mencatat realisasi anggaran Program Sekolah Rakyat sebesar Rp13,1 triliun. Anggaran tersebut mendukung operasional 104 sekolah permanen.
baca juga: Harga Emas Pegadaian Hari Ini 3 Agustus 2026: Galeri24 dan UBS Sentuh Rp 2,5 Juta
Program tersebut menjadi salah satu bagian dari agenda pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Pelaksanaannya berjalan bersamaan dengan berbagai program prioritas lain yang memperoleh dukungan APBN.
Di sektor perlindungan sosial, pemerintah tetap menjalankan sejumlah program untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Realisasi anggaran PKH mencapai Rp14,5 triliun. Sementara itu, Kartu Sembako terealisasi Rp19,7 triliun dan PIP mencapai Rp8,8 triliun hingga akhir triwulan II 2026.
Belanja Negara Tumbuh 17,8 Persen secara Tahunan
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun hingga akhir triwulan II 2026. Angka tersebut tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun. Nilai tersebut meningkat 29,4 persen secara tahunan.
Purbaya menjelaskan bahwa peningkatan belanja tersebut antara lain dipengaruhi pelaksanaan MBG, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya, dan gaji ke-13.
Belanja negara juga mencakup pembayaran manfaat pensiun serta subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik. Berbagai pengeluaran tersebut menunjukkan peran APBN dalam menjaga aktivitas ekonomi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Pemerintah Siapkan Stimulus untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah juga menggunakan kebijakan fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sejumlah stimulus diarahkan untuk mendukung keberlanjutan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Purbaya menyebut stimulus tersebut mencakup insentif perpajakan bagi penulis nasional, diskon transportasi pada periode libur Lebaran dan sekolah, serta program magang dan vokasi.
“Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah juga memberikan berbagai paket stimulus yang mendukung keberlanjutan usaha dan aktivitas ekonomi,” ujar Purbaya.
Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan negara mencapai Rp1.459,4 triliun hingga akhir triwulan II 2026. Nilai tersebut tumbuh 21,4 persen secara tahunan.
Penerimaan perpajakan memberikan kontribusi terbesar dengan realisasi Rp1.035,7 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh 24,6 persen secara tahunan dan didukung perbaikan kondisi ekonomi serta implementasi Coretax.
Pendapatan Kepabeanan dan PNBP Tetap Tumbuh
Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152,0 triliun. Angka tersebut tumbuh 3,4 persen secara tahunan dan menunjukkan tanda pemulihan kinerja penerimaan pada sektor tersebut.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai Rp271,0 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 21,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada sisi pembiayaan, pemerintah mencatat realisasi sebesar Rp452,0 triliun hingga akhir triwulan II 2026. Angka tersebut tumbuh 59,4 persen secara tahunan.
Pemerintah menyatakan pembiayaan tersebut tetap dikelola secara prudent dan terukur. Pengelolaan turut mempertimbangkan likuiditas pemerintah, kondisi kas, serta perkembangan pasar keuangan.
Realisasi MBG Menjadi Bagian Penting Belanja Prioritas
Realisasi Rp101,1 triliun untuk MBG menunjukkan besarnya porsi anggaran yang telah diarahkan untuk program prioritas pemerintah hingga pertengahan 2026. Jumlah penerima yang mencapai 63,13 juta orang juga menunjukkan cakupan program yang luas.
Ke depan, pemerintah perlu menjaga ketepatan sasaran, efektivitas penyaluran, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi penting agar peningkatan belanja memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Dengan realisasi belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang terus berjalan, pemerintah akan menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara percepatan program prioritas, perlindungan masyarakat, dan kesinambungan fiskal.
baca juga: Purbaya tetap ikuti arahan Presiden soal masuk bursa calon Gubernur BI
