Prabowo Sebut DSI Kelola Devisa 10,5 Miliar Dolar AS dalam Waktu Singkat
DSI Dibentuk untuk Mengawasi Ekspor Komoditas Strategis
Presiden Prabowo Subianto menyatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah mengelola devisa negara sebesar lebih dari 10,5 miliar dolar AS hanya dalam waktu satu bulan dua minggu sejak mulai beroperasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta. Menurut Presiden, pembentukan DSI menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan ekspor komoditas strategis sekaligus menjaga agar nilai ekonomi dari sumber daya nasional tetap berada di dalam negeri.
Prabowo menjelaskan DSI dibentuk untuk memperbaiki tata kelola ekspor dan mencegah praktik yang berpotensi merugikan negara. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah manipulasi nilai transaksi ekspor melalui praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Melalui pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap nilai ekspor Indonesia dapat tercatat secara lebih transparan sesuai kondisi pasar internasional.
Pemerintah Soroti Kerugian Akibat Praktik Under-Invoicing
Prabowo mengatakan praktik manipulasi harga ekspor telah berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan potensi kehilangan nilai ekonomi yang besar bagi Indonesia.
Presiden memberikan contoh pada komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Menurutnya, terdapat kasus ketika harga dalam kontrak ekspor dicantumkan lebih rendah dibandingkan harga penjualan sebenarnya di negara tujuan.
Prabowo mencontohkan eksportir dapat mencatat harga penjualan CPO sebesar Rp15.000 per kilogram, sementara harga jual di pasar luar negeri mencapai sekitar Rp27.000 per kilogram.
Akibat perbedaan pencatatan tersebut, negara berpotensi kehilangan penerimaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, produsen, dan perekonomian nasional.
“Jadi, kita hilang 50 persen, kekayaan kita. Satu kali perjalanan pengiriman ekspor, kita hilang 50 persen kekayaan kita. Jadi, kita sekarang tegakkan,” ujar Prabowo.
baca juga: Investor Asing di PFII Tetap Bayar Pajak meski Dapat Insentif PPh 0%
DSI Dorong Transparansi Nilai Ekspor Indonesia
Presiden menjelaskan kehadiran DSI bertujuan agar pemerintah memiliki kemampuan untuk memantau dan mengelola aktivitas ekspor komoditas strategis secara lebih efektif.
Menurut Prabowo, sebelum DSI terbentuk terdapat perbedaan cukup besar antara harga komoditas di dalam negeri dan harga jual internasional. Selisih tersebut disebut mencapai sekitar 30 persen hingga 45 persen.
“Begitu ada PT DSI, sudah hampir menyatu, saya lihat grafiknya,” kata Prabowo saat menjelaskan perubahan kondisi setelah pengawasan ekspor diperkuat.
Pemerintah menilai penguatan sistem pengawasan ekspor dapat membantu meningkatkan penerimaan negara, memperkecil celah manipulasi perdagangan, serta memastikan keuntungan dari sumber daya alam Indonesia dapat dirasakan lebih luas.
Prabowo Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar Aturan Ekspor
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pihak yang tetap melakukan praktik ekspor ilegal atau melanggar ketentuan yang berlaku.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah siap mengambil tindakan tegas, termasuk mencabut izin usaha bagi perusahaan yang terbukti tidak mematuhi aturan nasional.
“Ini praktik penipuan. Jika ada yang meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Prabowo.
Ke depan, pemerintah berharap DSI dapat menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola perdagangan luar negeri. Optimalisasi pengawasan ekspor juga diharapkan mampu memperkuat devisa nasional dan mendukung agenda hilirisasi industri Indonesia.
baca juga: Danantara tegaskan DSI bukan calo ekspor
